Pemkab Demak Gandeng BPSDMP Kemenhub dan PTDI-STTD, Siapkan SDM Transportasi Unggul Demi Pelayanan Publik Prima

    Semarang, 31 Juli 2026 — Pemerintah Kabupaten Demak mengambil langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi darat. Pada hari Jumat, 31 Juli 2026, Bupati Demak secara resmi menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD).

    Penandatanganan kerja sama penting ini turut dihadiri dan disaksikan langsung oleh jajaran pejabat penting di lingkungan Pemkab Demak, yang meliputi: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) beserta jajaran. Kepala Dinas Perhubungan (Dinhub) beserta jajaran. Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kabupaten Demak. 

    Mencetak SDM Transportasi Darat yang Profesional Kerja sama ini dirancang khusus untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang transportasi darat yang kompeten, berintegritas, dan siap mengabdi di Kabupaten Demak. Melalui sinergi ini, para calon taruna asal Demak akan dipersiapkan dan ditempa secara profesional di kampus PTDI-STTD Bekasi. Di lembaga pendidikan kedinasan tersebut, mereka akan mendapatkan gemblengan ilmu, keterampilan teknis, serta mental disiplin tinggi yang berstandar nasional di sektor perhubungan.

Siap Mengabdi untuk Masyarakat Demak

    Langkah kolaboratif ini tidak hanya berhenti pada proses pendidikan. Sistem rekrutmen dan pendidikan yang terarah ini memastikan bahwa setelah para taruna lulus, mereka akan langsung ditempatkan kembali di Kabupaten Demak.

    Kehadiran para lulusan PTDI-STTD ini diharapkan mampu memperkuat lini pelayanan publik di sektor perhubungan darat, menghadirkan inovasi manajemen transportasi yang lebih tertib, serta memberikan pelayanan prima yang cepat, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Demak.

    Pemerintah Kabupaten Demak terus berkomitmen untuk berinvestasi pada pembangunan SDM jangka panjang demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan berdaya saing.